Komisi III Apresiasi Operasi Lilin TNI dan Polri

24-12-2014 / KOMISI III

Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI Masa Reses Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015 melakukan kunjungan ke di Polda Metro Jaya sekaligus menggelar pertemuan dengan Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kakanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala BNN Provinsi Jakarta. Selasa (23/12).

 

Tim Kunker yang dipimpin langsung Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin (F-PG), didampingi  Andika Hazrumy (F-PG), Wihadi Wiyanto (F-Gerindra), Sareh Wiyono (F-Gerindra), Daeng Muhammad (F-PD), Dossy Iskandar Prasetyo (F-Hanura), dan Hasrul Azwar (F-PPP).

 

Pada kesempatan ini Aziz Syamsuddin, menyambut baik operasi Lilin yang dilakukan atas kerjasama antara TNI dan Polri, akan berlangsung sampai dengan 2 Januari 2015.

 

“Kami (Komisi III DPR RI) ikut mendoakan dan mendukung agar opersi lilin ini bisa berjalan dengan lancar, dan masyarakat dapat merasakan kinerja kita bersama dalam rangka menyambut hari Natal 2014 dan Tahun Baru Tahun 2015,” katanya.

 

Selain itu, terhadap forum lalu lintas yang belum terbentuk di Provinsi DKI Jakarta, Komisi III mendesak kepada instansi dan forum Muspida terkait di tingkat Pemerintahan DKI Jakarta untuk menjadi atensi dan perhatian dalam pembahasanan, sehingga proyek-proyek yang ada di Provinsi DKI Jakarta tidak tumpang tindih dan tidak setiap bulan ada proyek galian.

 

“Penempatan dan alih fungsi bangunan dan penempatan bisnis area untuk bisa sama-sama diputuskan dengan melibatkan forum lalu lintas,” tegasnya.

 

 Komisi III juga meminta perhatian berkenaan dengan over kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), diketahui  mencapai 265% dari total yang seharusnya 5.981 daya tampung, tapi daya tampungnya over capasitasnya 15.575 orang. “ Mohon hal ini menjadi perhatian Lapas Salemba dan seluruh lapas,  perhatian Kajati, Kapolda, dan Jajaran BNN, untuk bisa memperhatikan Hukum Acara. Komisi Bidang Hukum meminta kepada aparat penegak hukum, tidak menahan orang sehingga menyebabkan over capasitas dilapas, yang diketahui mencapai 265%, plus Bama (bahan makanan) yang harus ditanggung kita bersama-sama,” katanya.

 

Secara prosedural kalau memang dirasakan tidak dibutuhkan proses penahanan, supaya tidak over kapasitas. Ia mengkhawatirkan, nanti tahun 2015 mencapai 400% dengan over kapasitas, sehingga  bahan makan akan menjadi beban negara sementara tingkat keamanan di dalam lapas menjadi beban dan tanggung jawab Polisi dan TNI.

 

Dalam hal persyaratan remisi, Komisi III mendukung sepanjang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam menyambut hari Natal dan tahun baru.

“Kita jangan menahan orang yang haknya harus diterima.Adapun jumlahnya Komisi III menyerahkan kepada Kementerian Hukum dan Ham untuk bisa melakukan hal itu bersama,” paparnya.

 

Berkenaan dengan Terminal III Bandara Soekarno-Hatta yang akan dibangun dan rampung pada tahun depan,  Aziz meminta kepada Forum Lalu Lintas yang ada di DKI untuk mendiskusikan peranan keimigrasian di dalam bandara, kemudian peranan Polri di tingkat keamanan, dan juga peranan BNN,  di Bandara III, dalam rangka menjaga dan tertibnya alur lalu lintas baik domestik maupun internasional. (as), foto : agung sulistiono/parle/hr.

 

BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...